Momentum Sinergikan Kebijakan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

MABA-Arah kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat. “Sehingga hal ini dapat menciptakan sinergitas dan singkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan dasar masyarakat,” demikian yang disampaikan Bupati Halmahera Timur (Haltim), H Rudy Erawan SE MSi sebelum membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang berlangsung di aula kantor Bupati Haltim, Rabu (22/3/2017) pagi.

Bupati berharap, event Forum SKPD dan Musrenbang RKPD dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan yang menjadi skala proritas pembangunan di masing-masing wilayah dan menyentuh langsung kepada masyarakat. “Sehingga percepatan pembangunan yang kita harapkan bisa dengan segera tercapai sesuai yang terpapar dalam Visi dan Misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Timur,” tutur Bupati Rudy.

Dikatakan, tantangan tugas yang akan dihadapi kedepan sangatlah tidak ringan. Dapat dicermati fakta, masih banyaknya problematika permasalahan daerah yang perlu segera bisa ditangani dan diselesaikan terutama masalah kemiskinan, pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, tingkat keterisolasian antar wilayah, dan masih kurangnya infrastruktur wilayah.

“Hal tersebut diatas akan semakin berat dihadapi terutama dengan adanya kenaikan nilai inflasi serta penguatan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang menyebabkan turunnya nilai ekspor nasional dan meningkatnya nilai impor nasional yang akan berdampak pada kenaikan harga barang,” imbuh Bupati.

Menurutnya juga, sampai saat ini masih terdapat sekian banyak program dan kegiatan yang belum dapat terselesaikan. Bahkan masih banyak juga yang belum bisa dialokasikan penganggarannya. “Hal ini disebabkan juga karena keterbatasan dari kemampuan fiskal keuangan sehingga menyebabkan alokasi dana pembangunan. Baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten belum bisa memenuhi kemampuan untuk merealisasikan seluruh program kegiatan yang diusulkan dalam tiap tahapan pelaksanaan Musrenbang. Dan ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya terjadi di saja,” ucap Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Haltim, Ricky Chairul Richfat ST MT dalam laporannya mengatakan, sebelum dilaksanakann Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten, beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan di tingkat di 10 kecamatan yang berlangsung dari 5-12 Maret yang berlangsung di 10 kecamatan dalam wilayah kabupaten Haltim.

“Pada pelaksanaan Musrenbang kecamatan, BP4D juga melibatkan SKPD Teknis terkait untuk masuk dalam tim Musrenbang diharapkan lebih memahami karakterstik permasalahan di masing-masing Kecamatan,” tuturnya.

Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten Haltim sendiri berlangsung selama dua hari yakni Rabu-Kamis (22-23/3) yang dihadiri oleh delegasi dari 10 kecamatan dimana untuk masing-masing kecamatan pesertanya disesuaikan sesuai banyaknya desa dan dari unsur Dinas, Badan, Bagian, dan Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur. “Termasuk juga kami mengundang unsur organisasi kepemudaan, LSM dan Badan Usaha Milik Daerah dan wakil rakyat DPRD,” kata Kepala BP4D.

Adapun tema yang diangkat dalam pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2017 dan Musrenbang RKPD tahun ini yakni “Kerja Teknis… Kerja Taktis… Kerja Nyata… Guna Mewujudkan Kabupaten Halmahera Timur yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. (fdj)