Proyeksi Belanja Daerah 2018 Dirancang Sebesar Rp 1 T

MABA-Untuk lebih mendorong lajunya roda pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), untuk itu di tahun 2018, proyeksi belanja daerah  dirancang sebesar Rp 1. 094 .212.091.741. yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 728.546.303. 293 atau  sebesar 66,58 persen, dan belanja tidak langsung sebesar Rp 365.665 788.488 atau sebesar 33,42 persen.

Dalam sambutan Bupati Rudy Erawan, saat sidang paripurna penyampaian kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang bertempat diruang rapat paripuran DPRD Haltim, Jumat malam (27/10/2017), mengatakan, kebijakan umum APBD serta PPAS Tahun 2018 menjadi sangat penting, karena ini merupakan tahun kedua dan target pencapaian visi Misi, sebab tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemrintah Daerah (Pemda) tahun 2018 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016.2021.

“Yang tentunya disusun dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat baik melalui forum musrenbang daerah, kondisi riil terbaru, jaring asmara serta arahan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RTRW. Tentunya dengan tak melupakan kondisi dan kemampuan daerah termasuk analisa fisik yang telah dicapai pada tahun anggaran sebelumnya”. Katanya

Untuk itu, proyeksi pendapatan daerah dalam Tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 912.481.049.368 atau naik sebesar 0,75 persen bila dibandingkan dengan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 yang mencapai sebesar Rp 890.784.459.797. Ini karena  peningkatan pendapatan terjadi sangat signifikan  pada pos pendapatan daerah, yaitu pada pos pendapatan dan pendapatan asli daerah dan pendapatan sah asli lainnya, dimana peningkatan tersebut disumbangkan dan kegiatan Eksplorasi sektor pertambangan mineral nikel dan peningkatan pendapatan dan DBH Provinsi.

“Sedangkan untuk pos pendapatan dan dana penambangan masih bersifat kontemporer, karena masih ada beberapa sumber pendapatan yang belum bisa Terupload oleh Kementerian Keuangan untuk itu ada dua proyeksi pendapatan daerah yang dirancang, yakni pendapatan asli daerah dan dana perimbangan”,Jelasnya

Rudy menjelaskan jika proyeksi pendapatan asli daerah dalam Tahun anggaran 2018, di rancang sebesar Rp 102.707.500.000 atau diestimasi mengalami peningkatan, yaitu sebesar 44 ,80 % dari target pendapatan asli daerah Tahun anggaran 2017 yang mencapai sebesar Rp 57.232. 994 .000. Ini disebabkan karena Pemda mendapat tambahan dana dari pemasukan dari alokasi dana JKN, dana Bos, pembayaran temuan BPK, serta yang paling utama pemasukan dari pembayaran kontribusi pembangunan dan PT ANTAM, PT ARA, PT ADITA dan PT Haltim Mining.

“Sementara, proyeksi pendapatan dana penambangan dalam Tahun anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp 689.895.229.360 atau diestimasi mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 5,94 persen dan target dana perimbangan Tahun anggaran 2017 yang mencapai sebesar Rp 741.798.145. 797, tetap ini masih bersifat  kontemporer dan sementara Hal ini lebih akibatkan masih belum didapati data terkait alokasi dana bagi hasil Pemerintah Pusat, serta masih belum ada data terkait DAK Non Fisk yang masih belum di upload oleh Kementerian Keuangan. Jika kedua data ini ketika sudah valid, akan bisa berpengaruh terhadap penerimaan dari sektor perimbangan”. Terangnya

Sementara itu, proyeksi pendapatan lain-lain pendapatan yang sah dalam Tahun anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp 119. 878 320.000 atau di estimasi mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebesar 3, 39% dari target lain-lain pendapatan yang sah Tahun anggaran 2017, yang mencapai sebesar Rp 91.753. 320. 000.Hal ini dikarenakan kanaikan dari pendapatan dari pembagian cukai rokok dan bagi bahan bakar kendaraan bermotor.

“Untuk kebijakan belanja daerah di rancang pada Tahun anggaran 2018. Mengingat keterbatasan fiskal daerah yang berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta di tambah dari keharusan untuk tetap memprioritaskan sektor Pendidikan, Infrastruktur dan kesehatan, mencakup juga sektor Pertanian dan perkebunan maka pendistribusian besaran pagu indikatif atau Plafon Anggaran sementara untuk setiap satuan kerja perangkat daerah tentunya berdasarkan pada prioritas tersebut.

“Tentunya dengan tetap memperhitungkan prioritas sektor lainya yang diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, serta mengarah pada rencana tindakan pemecahan akar permasalahan yang dihadapi di daerah”. Tutupnya (humas)