Sekda Buka Rakor Kades Se Haltim

MABA-Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Halmahera Timur (Haltim), Kamis (9/11/2017), bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati, menggelar rapat koordinasi Kepala Desa (Kades) se Haltim, yang dibuka langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Muh Abdhu Nasar.

Dalam sambutan Bupati Haltim, Rudy Erawan, yang dibacakan Sekda, menjelaskan, didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan nuansa dan semangat baru bagi pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengamban tugas-tugas negara yang dilaksanakan di tingkat desa. “Undang-undang ini menjadi sangat efektif dan strategis karena secara langsung dapat merencanakan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan tetap mengacu pada pembangunan Halmahera Timur yang disusun secara berjangka yakni rencana jangka menengah desa (RPJM Desa), serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa”, Katanya

“Keberadaan Bumdes semakin meyakinkan bahwa otonomi desa memiliki peran yang sangat besar terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan melalui kelompok-kelompok usaha di desa, sehingga pendapatan masyarakat terhadap sektor ekonomi dapat terus ditingkatkan”. Terangnya 

Sementara disisi lain, tambahnya,   Pemerintah desa juga memiliki kewenangan terhadap pembangunan desa masing-masing dengan dialokasikannya Dana Desa (DD) oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan tata pengelolaan keuangan dengan baik dan benar.

“Saya berharap melalui Rapat Roordinasi ini, seluruh aparatur desa dapat merencanakan berbagai program program pembangunan yang bersifat mendesak dan perioritas, sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan hasil dari pembangunan itu dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah”. Ujarnya  Ia juga berharap agar seluruh adminstrasi keuangan desa yang belum diselesaikan agar dapat diselesaikan tepat waktu, agar sistem pelaporan keuangan bisa berjalan dengan baik, termasuk persoalan-persoalan sosial yang ada di desa dan sebagainya. 

” Saya menghimbau kepada seluruh SKPD serta pihak-pihak terkait untuk memperkuat komitmen, dan koordinasi dalam menyusun rencana strategis pemberdayaan masyarakat, untuk menanggulangi kemiskinan dan dapat meningkatakan kesejahteraan masyarakat”. (Humas)