Bupati Kabupaten Halmahera Timur Resmi di Lantik

MABA-Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) mewakili Kementerian Dalam Negeri melantik Bupati Kabupaten Halmahera Timur Sisa Masa Jabatan periode 2016-2021, di Aula Dinas Koperasi dan UKM provinsi maluku utara Rabu(27/03).  Pelantikan Bupati Haltim yang dilaksanakan tersebut berdasarkan dengan surat/keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 313.82-418 tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Haltim. 

Selanjutnya Gubernur Malut melakukan pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyerahan surat keputusan‎. Kemudian melakukan penandatanganan berita acara, sumpah janji jabatan dan pakta integritas.‎ Prosesi pelantikan dan Pengukuhan Bupati definitif dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Timur.

Selain SK pengangkatan Muhdin, Mendagri juga mengeluarkan SK nomor 131.82-418-2019 tentang pemberhentian Rudi Erawan dari jabatannya sebagai Bupati Haltim dikarenakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai petikan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat nomor 46/pid.sus-tpk/2018/pn.Jkt.pst tanggal 26 September 2018.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Gubernur Abdul Ghani Kasuba dalam amanat tertulisnya mengatakan, berdasarkan putusan Mendagri nomor 131.82-418-2019 tanggal 11 Maret 2019 pihaknya percaya bahwa Bupati Haltim yang baru dilantik akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.

Sementara itu Gubernur Abdul Ghani Kabusba mengatakan, pelantikan Bupati pada hari ini agak berbeda dengan pelantikan sebelumnya yang biasanya dilakukan sebagai akhir dari sebuah proses Pilkada namun pelantikan kali ini merupakan pengisian jabatan karena pejabat sebelumnya telah dinyatakan terbukti berjalan dalam kasus korupsi sebagimana putusan dari pengadilan.

Untuk itu kata gubernur AGK, hal ini harus menjadi perhatian bersama selaku penyelenggara negara agar selalu berhati-hari dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

“Saya mengingatkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan selalu mengawasi setiap saat utamanya para pejabat,” akunya.

Kepada Bupati yang baru dilantik dirinya berpesan agar selalu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan program yang belum sempat dilaksanakan oleh Bupati sebelumnya agar disisa waktu ini dapat dilaksanakan.

“Dua tahun sisa masa jabatan yang diberikan untuk membuktikan kepada masyarakat Haltim bahwa saudara adalah sosok pemimpin ideal dan bukan tidak mungkin kedepan masyarakat akan terus mempertahankan saudara pada periode selanjutnya,” pungkasnya. BKS