Pemda Haltim Perkuat Sinergi Data Sektoral Melalui Persiapan EPSS 2026
Dibuat tanggal: 2026-04-24 14:03:04
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas data daerah melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Diskusi dan Penjelasan Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Halmahera Timur ini berlangsung pada Kamis (23/04/2026) bertempat di Ruang Rapat BPS.
Dalam agenda ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis hadir sebagai pilar utama penyelenggaraan statistik sektoral.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Sosial hadir secara langsung sebagai OPD yang akan dievaluasi penyelenggaraan datanya pada periode ini.
Kehadiran dinas-dinas tersebut didampingi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) yang bertindak sebagai Wali Data, bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) selaku Koordinator Data/Supervisor dalam forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten.
Kadis Diskominfo Halmahera Timur, Abubakar A. Radjak, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum memasuki tahapan Penilaian Mandiri pada Mei mendatang.
"Kami menyambut baik koordinasi teknis yang dilakukan BPS hari ini. Melalui kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial, didampingi Diskominfo sebagai wali data dan BP4D sebagai supervisor, kami optimis penyelenggaraan statistik sektoral di Halmahera Timur akan semakin akurat dan akuntabel. Data yang berkualitas adalah kunci utama bagi kami di Pemda untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat," ungkap Abubakar.
Kegiatan Diskusi Teknis EPSS 2026 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam bagi Tim Penilai Internal (TPI) Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengenai indikator-indikator penilaian dalam evaluasi statistik. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu memproduksi data yang sesuai dengan standar nasional.
Terpisah, Kepala BPS Halmahera Timur memberikan apresiasi atas proaktifnya jajaran Pemda Haltim dalam menyambut evaluasi ini. Ia menekankan bahwa EPSS bukan sekadar ajang penilaian angka, melainkan potret kematangan birokrasi dalam mengelola informasi.
"BPS hadir sebagai pembina data untuk memastikan setiap proses bisnis statistik di OPD telah memenuhi kaidah Satu Data Indonesia. Kami melihat semangat yang luar biasa dari tim teknis Pemda. Dengan sinergi antara Wali Data dan OPD terkait, kami yakin indeks pembangunan statistik Halmahera Timur tidak hanya akan naik secara angka, tapi juga memberikan dampak nyata pada validitas dokumen perencanaan daerah," ujar Kepala BPS.
Dengan adanya pendampingan ketat dari Diskominfo dan supervisi dari BP4D, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) daerah dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data (evidence-based policy).
Dalam agenda ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis hadir sebagai pilar utama penyelenggaraan statistik sektoral.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Sosial hadir secara langsung sebagai OPD yang akan dievaluasi penyelenggaraan datanya pada periode ini.
Kehadiran dinas-dinas tersebut didampingi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) yang bertindak sebagai Wali Data, bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) selaku Koordinator Data/Supervisor dalam forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten.
Kadis Diskominfo Halmahera Timur, Abubakar A. Radjak, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum memasuki tahapan Penilaian Mandiri pada Mei mendatang.
"Kami menyambut baik koordinasi teknis yang dilakukan BPS hari ini. Melalui kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial, didampingi Diskominfo sebagai wali data dan BP4D sebagai supervisor, kami optimis penyelenggaraan statistik sektoral di Halmahera Timur akan semakin akurat dan akuntabel. Data yang berkualitas adalah kunci utama bagi kami di Pemda untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat," ungkap Abubakar.
Kegiatan Diskusi Teknis EPSS 2026 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam bagi Tim Penilai Internal (TPI) Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengenai indikator-indikator penilaian dalam evaluasi statistik. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu memproduksi data yang sesuai dengan standar nasional.
Terpisah, Kepala BPS Halmahera Timur memberikan apresiasi atas proaktifnya jajaran Pemda Haltim dalam menyambut evaluasi ini. Ia menekankan bahwa EPSS bukan sekadar ajang penilaian angka, melainkan potret kematangan birokrasi dalam mengelola informasi.
"BPS hadir sebagai pembina data untuk memastikan setiap proses bisnis statistik di OPD telah memenuhi kaidah Satu Data Indonesia. Kami melihat semangat yang luar biasa dari tim teknis Pemda. Dengan sinergi antara Wali Data dan OPD terkait, kami yakin indeks pembangunan statistik Halmahera Timur tidak hanya akan naik secara angka, tapi juga memberikan dampak nyata pada validitas dokumen perencanaan daerah," ujar Kepala BPS.
Dengan adanya pendampingan ketat dari Diskominfo dan supervisi dari BP4D, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) daerah dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data (evidence-based policy).